Senin, 16 September 2019, menjadi hari yang menutup satu bab penting dalam sejarah Bangkalan. RKH. Fuad Amin Imron, Bupati Bangkalan periode 2003–2013, berpulang ke hadirat Allah, di tengah masa hukumannya atas kasus korupsi yang menimpanya. Sosok yang akrab disapa Ra Fuad itu meninggalkan jejak yang tidak sederhana yakni sepuluh tahun kepemimpinan yang membentuk wajah Bangkalan, baik dalam cahaya maupun bayangan.
Rabu, 15 Januari 2020, kami berkumpul untuk memperingati 100 hari wafatnya Ra Fuad. Sebuah diskusi sederhana tapi hangat digelar di Bangkalan. Buku Ra Fuad & Civil Society karya Aliman Harish dan kawan-kawan menjadi pemantik percakapan. Awalnya saya kira peran saya sebagai pembanding berarti membedah buku ini dari sudut pandang lain. Namun, setelah berbincang dengan panitia, ternyata arah diskusi lebih luas yakni bagaimana “membaca” Bangkalan dulu dan kini, dengan menempatkan Ra Fuad sebagai titik pijak sejarah sosialnya.
Buku Ra Fuad & Civil Society sejatinya bukan karya baru. Buku ini terbit mandiri pada Maret 2004 oleh Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (LeKSDam). Artinya, ia lahir saat Ra Fuad baru setahun menjabat sebagai Bupati Bangkalan pada periode pertamanya. Enam belas tahun telah berlalu sejak itu. Kini, membaca buku tersebut serasa membuka kapsul waktu, teks yang ditulis dalam euforia harapan terhadap sosok sipil yang tampil menggantikan dominasi militer di kursi kekuasaan lokal.
Tak banyak yang bisa saya ulas dari buku ini. Ia lebih menyerupai biografi singkat bercorak pujian ketimbang refleksi kritis. Dalam pandangan saya, buku ini terasa terburu-buru ditulis, seolah ingin segera merayakan “lahirnya pemimpin baru” tanpa sempat menunggu bukti nyata di lapangan. Idealnya, buku semacam ini terbit setelah satu periode kepemimpinan usai misalnya pada tahun 2009, ketika Ra Fuad menapaki masa jabatan keduanya.
Kini, jarak waktu membuat kita menilai Ra Fuad dengan cara yang lebih kompleks, tidak sekadar hitam atau putih. Pandangan dalam buku itu tak sepenuhnya keliru, namun tentu tak lagi sepenuhnya benar. Pada 2004, harapan terhadap Ra Fuad memang wajar. Ia datang sebagai figur sipil dari kalangan pesantren yang diharapkan membawa angin segar pasca dominasi militer. Dalam konteks itu, tulisan yang memuji adalah cermin dari optimisme zaman.
Namun sejarah kemudian berjalan, dan Ra Fuad pun menorehkan kisah yang tak semuanya mudah ditelan. Dari sinilah muncul kebutuhan baru yakni menulis ulang, membaca ulang, dan menilai ulang. Bukan untuk menghapus jasa, bukan pula untuk menutup dosa, melainkan untuk memahami manusia di balik kuasa.
Mungkin sudah saatnya buku itu diterbitkan ulang dalam versi yang lebih jujur dan utuh, misalnya dengan judul “Hitam-Putih Ra Fuad: 10 Tahun Membangun Bangkalan Madani.” Sebuah upaya menimbang ulang warisan sosial-politik Ra Fuad dengan kaca mata hari ini.
Lagipula, banyak karya akademik telah mencoba membaca sosoknya dari berbagai sudut. Sebut saja karya Abdur Rozaki Menabur Karisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura (2004), hingga bukunya yang lebih mutakhir, Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial (2016). Dua buku itu memperlihatkan bagaimana Ra Fuad bukan sekadar tokoh politik, melainkan gejala sosial, simbol tarik-menarik antara kharisma kiai dan logika kuasa.
Membaca Ra Fuad, pada akhirnya, adalah membaca Madura yakni tentang karisma, kuasa, dan paradoks di antara keduanya.
Leave a Reply